guest
5 Penyampaian Masukan
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Frida Rustiani
Frida Rustiani
10 months ago

Pada UU CK pasal 350 (5) tertulis:

“Kepala Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan system Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat”.

Untuk itu pada RPP Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, Pasal 34 ayat 3 (versi tanggal 10 Nov 2020) mohon diberikan penjelasan tambahan terkait:
1)           batasan sistem pendukung ini, agar supportif terhadap aplikasi umum perizinan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan bukan saling melemahkan.
2)           kesesuaian standar dari Pemerintah Pusat, agar dapat dikoordinasikan dengan Lembaga terkait, dalam hal ini Lembaga OSS (BKPM) dan Kominfo

Hal ini untuk memberikan arahan yang lebih jelas kepada daerah dan menghindarkan pemborosan uang negara untuk pengembangan aplikasi di daerah yang overlap atau sudah disediakan oleh aplikasi umum lain yang dikembangkan Pemerintah Pusat.

Instansi
Sekertariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Wayan mudita
Wayan mudita
10 months ago

Untuk unit pengelola kegiatan ex PNPM wajib ditransformasi menjadi bumdesma mohon ditinjau kembali.
Sedangkan dulu sudah diatur dlm Perpres no 2 th 2015 ttg RPJMN,buku II,bab 1, point’ 1.2.1.5

Instansi
UPK kerambitan
Franky L Wenas
Franky L Wenas
10 months ago

Lanjutkan

Instansi
Masyarakat
Umar Kasim
Umar Kasim
9 months ago

Yth. Tim Penyusunan RPP UU Cipta Kerja.

Terkait dengan adanya RPP Harmonisasi dan Sinkronisasi ini, ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan oleh TIM, sebagai berikut:

  1. Pada dasarnya saya sepakat dan setuju dengan konsep RPP mengenai “HARMONISASI DAN SINKRONISASI” ini untuk mengatasi kesimpang-siuran regulasi. Akan tetapi apabila RPP ini diundangkan, maka RPP ini sendiri menjadi tidak harmonis dan tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-UU. Disamping itu, RPP ini mengambil alih secara total kewenangan MA yang secara konstitusional melekat pada lembaga Yudikatif. Bahwasanya ada (banyak)peraturan perundang-undangan di bawah UU yang tidak harmonis dan tidak sinkron atau bahkan tidak koheren, hal itu karena adanya ego sektoral yang sebenarnya bisa diatasi internal Pemerintah (Eksekutif) dengan prosedur pengesahan suatu peraturan per-UU di bawah UU yang (mengkin) lebih diperketat, misalnya harus persetujuan MENKOnya dan MenKUMHAM. Termasuk pengesahan PERDA/PERKADA yang harus -terlebih dahulu- mendapat signing dari MENKO dan Mendagri (untuk PERDA / Perkada Prop) atau GUBERNUR dan Kadis Prop.(untuk PERDA / Perkada Kab/Kota).
  2. Kalau toh-pun harus diundangkan RPP ini, SARAN agar tidak melanggar UU dan kewenangan Yudikatif, sebaiknya jangan ada sanksi sebagaimana dalam Pasal 7. Tetapi. Apabila instansi / Pemda tidak mengindahkan maka akan diproses JUDICIAL REVIEW sebagaimana seharusnya (sesuai dengan UU Nomor 12/2011.
  3. Upaya lainnya yang dapat ditempuh, agar(materi muatan) apa yang diatur suatu per-UU di bawah UU, khususnya Permen/Kepmen dan PERDA/PERKADA, maka sebaiknya diatur kembali saja oleh Presiden (dengan PP atau Perpres) yang khirarkinya lebih tinggi, sehingga otomatis “mematikan” (derogate) Permen / Kepmen atau Perda / Perkada dimaksud, dimana berlaku asas “Lex Posterior derogate Legi Periori dan asas Lex Superior derogate Legi inferior. Maksudnya Per-UU yang mengatur belakangan meng-eliminasi Per-UU terdahulu. Demikian juga Per-UU yang lebih tinggi (super) meng-eliminasi Per-UU yang lebih rendah. Jalan keluar ini tentu lebih elegan dan legal formalnya lebih sesuai ketentuan.
  4. Dalam Pasal 3 ayat (1), TIM Pokja melibatkan beberapa unsur, akan tetapi menurut hemat saya unsur yang sangat amat penting juga adalah AKADEMISI dari fakultas hukum atau institute hukum yang terkait dengan keahliannya (yang diajarkan). Artinya, kalau yang dipermasalahkan Per-UU pertambangan (diabawah UU), maka libatkan AKADEMISI hukum yang mengajat Hukum Pertambangan, bukan hukum pidana atau hukum laut dan sebagainnya. Karena hokum juga perlu aspek2 yang terkait dengan philosofi, teori-teori dan azas-asas hukum,

Demikian, semoga bermanfaat.
Umar Kasim. S.H.

Instansi
dosen STHM
omnibuslaw
8 months ago
Reply to  Umar Kasim

Yth. Bapak Umar Kasim
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

5
0
Kirim Penyampaian Masukanx
()
x