guest
6 Penyampaian Masukan
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Rosmelana Sirait. SE
Rosmelana Sirait. SE
3 months ago

Ijin memberikan masukan terkait permasalahan kepemilikan tanah khususnya di DKI Jakarta : Sejak 1982 Pemerintah dlm hal ini pihak Perumnas melakukan/rencana pembelian tanah kpd masyarakat yg mengakibatkan munculnya banyak permasalahan sbb :
1. Sudah 38 tahun lamanya hingga saat
ini (tahun 2020) masih banyak tanah
yang belum diselesaikan tuntas oleh
pihak Perumnas kepada masyarakat.
2. Masyarakat akhirnya makin serba
susah : – Tanahnya mau
dipake/diolah tapi takut.
– Tanahnya mau dijual tp
susah juga, katanya sudah
diflot oleh perumnas tp
hingga saat ini belum
dibayarkan tuntas kpd
masyarakat dan pada
akhirnya kebanyakan tanah
tsb terbengkalai (lahan
tidur)
3. Tanah-tanah yg konon katanya sdh di flot pihak perumnas sejak 1982 itu juga menimbulkan permasalahan besar
(muncullah mafia2 tanah) dan data tanah ganda makin kacau semrawut.

Saran :
Khusus masalah tanah yg pernah di
flot oleh perumnas dan sudah kurang lebih 38 tahun lamanya tp tidak dikelola oleh perumnas dan selain itu ada juga tanah masyarakat yg belum dibayarkan lunas oleh perumnas kepada masyarakat (selama 38 tahun), maka mohon tolong kepada Negara /Pemerintah agar dapat mengembalikan kepemilikan tanah tersebut kepada masyarakat.

Instansi
Masyarakat/perseorangan
Silalahi
Silalahi
1 month ago

Kepada Yth.
Tim Penyusun PP Pelaksana UU Cipta Kerja
 
Perihal: Masukan untuk RPP Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang Dengan Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah
 
Dengan hormat,
 
Melalui ini saya hendak menyampaikan masukan untuk RPP Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang Dengan Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah, yaitu sebagai berikut:
 
1.   Perlu ditinjau kembali terkait dengan pengertian dari Keterlanjuran dan Pelanggaran dari RPP ini berikut juga dengan pasal-pasal yang mengaturnya.
 
Seharusnya dalam hal ini Masyarakat dan/atau Badan Usaha yang telah memperoleh izin dan/atau hak atas tanah sebelumnya tidak dipersalahkan.
 
Izin dan/atau hak atas tanah yang telah diperoleh tersebut, secara hukum telah diurus dan didapatkan, namun dalam prosesnya pihak Masyarakat dan/atau Badan Usaha tidak mengetahui apakah hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu atau tidak.
 
Sangat tidak adil sekali bagi Masyarakat dan/atau Badan Usaha apabila dianggap sebagai pelanggaran (tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) suatu izin dan/atau hak atas tanah yang telah diperoleh tersebut dikarenakan produk hukum tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang pada saat dikeluarkan.
 
Berdasarkan hal tersebut, RPP ini akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Masyarakat dan/atau Badan Usaha bagi yang sudah memiliki izin dan/atau hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 
2.   Penyelesaian ketidaksesuaian antara Izin dan/atau Hak Atas Tanah dalam Kawasan Hutan dengan Keterlanjuran perlu ditinjau kembali.
 
Banyak dari Izin dan/atau Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Masyarakat dan/atau Badan Usaha diterbitkan oleh instansi yang berwenang pada saat dikeluarkan Izin dan/atau Hak Atas Tanah dari dulunya sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan.
 
Masyarakat dan/atau Badan Usaha tidak mengetahui terkait dengan penunjukan kawasan hutan tersebut. Masyarakat dan/atau Badan Usaha sudah mendapatkan Izin dan/atau Hak Atas Tanah seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran dikarenakan Izin dan/atau Hak Atas Tanah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Seharusnya dalam hal ini apabila memang dari dulu sudah masuk ke dalam kawasan hutan seharusnya instansi yang berwenang tidak boleh mengeluarkan Izin dan/atau Hak Atas Tanah tersebut kepada Masyarakat dan/atau Badan Usaha.
 
Sangat tidak adil sekali bagi Masyarakat dan/atau Badan Usaha apabila dianggap sebagai pelanggaran (tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) Izin dan/atau Hak Atas Tanah yang sudah mereka dapatkan dan disahkan oleh instansi yang berwenang karena dianggap sudah masuk ke dalam kawasan hutan yang mereka sendiri tidak mengetahuinya.
 
3.   Dalam pengenaan sanksi atau denda administratif terhadap yang akan diatur oleh PP tersendiri juga perlu ditinjau kembali.
 
Hal tersebut dikarenakan banyak dari Masyarakat dan/atau Badan Usaha yang sudah terlanjur menanam/berusaha di kawasan hutan dikarenakan ketidaktahuan terhadap batas-batas hutan yang tidak jelas dan sudah diberikan Izin dan/atau Hak Atas Tanah oleh instansi yang berwenang.
 
Dalam hal sudah melengkapi beberapa Izin dan/atau Hak Atas Tanah oleh instansi yang berwenang apakah adil bagi Masyarakat dan/atau Badan Usaha yang dikenakan sanksi atau denda administratif tersebut?
 
Besar harapan kami dari masyarakat agar masukan tersebut dapat diterima dan dituangkan di dalam RPP yang sedang dibahas saat ini.

Demikian masukan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Silalahi

Instansi
Perusahaan Swasta
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
1 month ago

Yth. Tim Perumus RPP Penyelesaian Ketidaksesuaian RTR dengan Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan masukan dalam perumusan RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Penyelesaian Ketidaksesuaian RTR dengan Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah. Kami dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Induk/Holding Perkebunan Nusantara, menyampaikan masukan terhadap RPP dimaksud sebagaimana terlampir . Demikian kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Instansi
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
6
0
Kirim Penyampaian Masukanx
()
x