guest
113 Penyampaian Masukan
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Istanto Oerip
Istanto Oerip
5 months ago

  Jakarta, 14 November 2020

No. 195/GAP/XI/2020

Lampiran : 1 (satu) berkas
 
Kepada Yth. :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat

u.p. Yth          Bapak Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T
                       Menteri Koordinator Bidang Perekomian RI
 
 

Perihal : Usulan GAPENRI untuk RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja sektor PUPR

Dengan Hormat,

Pertama-tama perkenankanlah kami, GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancangbangun Indonesia), sebagai Asosiasi Perusahaan Nasional yang anggotanya banyak berkiprah pada proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC), mayoritas di sektor MIGAS, Pupuk,Petro Chemical dan juga Design Build (DB) di sektor bangunan gedung.

 

Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP dan RPerpres Pelaksana UU Cipta Kerja, bersama ini kami sampaikan usulan Asosiasi GAPENRI terkait koreksi dan perubahan serta tambahan penjelasan pasal-pasal dalam RPP dan RPerpres Pelaksana UU Cipta Kerja sektor PUPR BAB XV JASA KONSTRUKSI Pasal 406 untuk dapat diperimbangkan sebagai berikut :

1.   Ketentuan Pasal 1, mengajukan penambahan definisi pekerjaan konstruksi terintegrasi, teks lengkap terlampir.

2.   Ketentuan Pasal 70 terkait Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang menggunakan sumber pembiayaan dari Keuangan Negara, teks lengkap terlampir.

 

Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

 

Hormat kami,

Gabungan Perusahaan Nasional Rancangbangun Indonesia (GAPENRI)

Ir. Joseph Pangalila

Ketua Umum

 
 
Tembusan :

1.   Menteri PUPR, Bapak DR. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc

2.   Arsip.

 

Instansi
GAPENRI
omnibuslaw
5 months ago
Reply to  Istanto Oerip

Yth. Perwakilan GAPENRI
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Arnold Mamesah - The HUD Institute
Arnold Mamesah - The HUD Institute
5 months ago

Terlampir disampaikan masukan dari The HUD Institute berkaitan dengan RaPerPres BP3 beserta framework penyusunan masukan. Semoga bermanfaat dan jika perlu klarifikasi atau penjelasan dapat hubungi Arnold Mamesah – ponsel 0818185508 (juga Whatsapp).

Instansi
The HUD Institute
Guntur
Guntur
5 months ago

saya sudah bekerja selama 15 tahun di salah satu perusahaan besar, tetapi ketika saya ingin memundurkan diri karena sudah tidak ada kecocokan perusahaan hanya akan memberikan saya 1 bulan gaji ( uang penghargaan ) katanya itu sudah di atur di dalam buku kesepakatan antara buruh dan pengusaha, untuk UU omnibus law ciptaker terutama peraturan pemerintah mohon agar karyawan yg sudah kerja di atas 5 atau 10 tahun kemudian memundurkan diri secara baik2 bisa mendapatkan pesangon masa kerja yang lebih layak

Instansi
swasta
Samsun
Samsun
5 months ago

Dimohon untuk PHK karena sakit berkepanjangan ditinjau ulang, seperti UU sebelumnya 2 KALI UPAH,2KALI MASA KERJA KENAPA Di HAPUS,mohon untuk di tinjau ulang dalam Perpres karena akibat dihapus sangatlah merugikan bagi buruh yang terpaksa di PHK karena sakit tanpa pesangon yang memadai, terima kasih

Instansi
Fspmi
Charles
Charles
5 months ago

RPP Perijinan Berusaha di Daerah kok sepertinya jadi membingungkan pengusaha ya? Apa bedanya dengan yang lama. Katanya semua prijinan harus melalui NSPK dari Pemerintah Pusat, tapi dalam RPP ini kok Gubernur dll masih juga bisa mengeluarkan ijin. Jadi bingung bahasanya ini. Bisa salah tafsir ini jadinya. Gak jelas. Bisa2 pelaksanaannya nanti malah menghambat perijinan ini. Mohon diperjelas maksudnya apa RPP ini.

Instansi
staf Aspadin
Haudrianto Martono
Haudrianto Martono
5 months ago

RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bidang Ketenaga Kerjaan

Usul:

Pasal 156 tentang Pemutusan Hubungan Kerja.
Untuk karyawan yang sudah memasuki usia pensiun (58-60 th) saya harap masih bisa mendapatkan perhitungan uang pesangon/uang pensiun seperti UU No 13 Tahun 2003 Pasal 167

Dalam hal ini, kami yang sudah usia pensiun sudah tidak bisa kerja lagi, dimana uang pensiun yang sesuai UU No 13 – 2003, jumlah yang kami dapat lebih besar sehingga kami dapat gunakan untuk modal wirausaha/UMKM

Semoga usulan saya dapat dikabulkan, sehingga dalam usia tua/pensiun kami masih bisa hidup dengan secukupnya

Terima Kasih

Instansi
Swasta
omnibuslaw
5 months ago

Yth. Bapak Haudrianto Martono
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Charles
Charles
5 months ago

Ini masukan untuk RPP Perijinan Berusaha yang saat ini menjadi permasalahan. Khusus untuk Pengusaha Air, ada kebingungan utk mengurus perijinan air tanah yang menurut UU 17 Tahun 2019 tentang SDA akan dialihkan ke Pusat. PP belum kelar, namun pejabat terkait didaerah sdh menerapkannya. Mohon untuk jadi masukan.

https://sinarharapan.net/2020/11/industri-air-minum-cemas-peraturan-perizinan-belum-jelas/

Instansi
jurnalis berdasarkan keluhan industri anggota aspadin di lapangan
omnibuslaw
5 months ago
Reply to  Charles

Yth. Bapak
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

omnibuslaw
5 months ago
Reply to  Charles

Yth. Bapak Charles
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Ermawan Reskhi W
Ermawan Reskhi W
5 months ago

sebaiknya dapat dibuatkan Daftar Muatan/ Daftar Isi ….untuk setiap peraturan perundang-undangannya…baik yang masih legal draft/ rancangan…atau yg sudah di undangkan..seperti UU 11/2020 CK..yg 1.000 halaman lebih…akn lebih mudah dalam memncari dan membaca dokumen…nya… (berikut kami lampirkan contoh yg dimaksud)…kebetulan untuk RPP Penyelanggaraan Penataan Ruang …sy juga buat..spy lbh cepat melihat secara keseluruhan dan lbh cepat memahami secara utuh sebelum masuk ke detail….

Instansi
Ahli Perencana Wilayah & Kota
omnibuslaw
5 months ago

Yth. Bapak Ermawan Reskhi
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Arnold Mamesah - The HUD Institute
Arnold Mamesah - The HUD Institute
5 months ago

Dari 3 masukan masing :

  1. RaPerPres BP3
  2. RPP Bank Tanah
  3. RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Baru nomor-1 yang mendapatkan acknowledgement atau pernyataan telah diterima.
Bagaimana dengan status yang nomor-2 dan nomor-3 ? Kenapa begitu lama status Awaiting for Approval ? Ataukah harus melewati proses panjang terlebih dahulu sebelum memberikan pernyataan acknowledgement. Terima kasih.

Instansi
The HUD Institute
Arnold Mamesah - MII
Arnold Mamesah - MII
5 months ago

Disampaikan untuk menjadi pertimbangan masukan Masyarakat Infrastruktur Indonesia sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Jika perlu tambahan penjelasan atau interaksi langsung dapat menghubungi Arnold Mamesah melalui ponsel 0818185508 (juga untuk Whatsapp) atau email : arnold.otp@gmail.com.
Terima kasih dan salam.

Instansi
Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)
Arnold Mamesah - MII
Arnold Mamesah - MII
5 months ago

Resend – beserta attachment / lampiran.
Disampaikan untuk menjadi pertimbangan masukan Masyarakat Infrastruktur Indonesia sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Jika perlu tambahan penjelasan atau interaksi langsung dapat menghubungi Arnold Mamesah melalui ponsel 0818185508 (juga untuk Whatsapp) atau email : arnold.otp@gmail.com.
Terima kasih dan salam.

Instansi
Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)
omnibuslaw
5 months ago

Yth. Bapak
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Arnold Mamesah - MII
Arnold Mamesah - MII
5 months ago

Sehubungan dengan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi, terlampir disampaikan masukan dari Masyarakat Infrastruktur Indonesia untuk menjadi pertimbangan.
Jika diperlukan tambahan penjelasan atau interaksi langsung dapat menghubungi Arnold Mamesah melalui ponsel 0818185508 (juga untuk Whatsapp) atau email : arnold.otp@gmail.com.

Terima kasih dan salam.

Instansi
Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)
Armand Suparman
Armand Suparman
5 months ago

Kepada Yth. :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat
 
Perihal: Penyampaian Rekomendasi bagi RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
 
 
Dengan Hormat,
 

Dalam rangka mendukung Pemerintah yang sedang menyusun RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai regulasi turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sebagai lembaga penelitian dan  advokasi kebijakan publik berbasis bukti, telah menyusun sejumlah point rekomendasi bagi RPP tersebut.

 

Melalui surat ini, kami mohon Bapak berkenan menerima point-point rekomendasi tersebut yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembahasan dan penyusunan RPP Penyelengaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

 

Demikian penyampaian ini, atas kesediaan Bapak, kami haturkan banyak terima kasih.

 

 

Hormat Kami,

 

 

 

 

Robert Na Endi Jaweng

Direktur Eksekutif

Instansi
KPPOD
omnibuslaw
5 months ago

Yth. Bapak
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Ir. Zulfi Syarif Koto M.Si
Ir. Zulfi Syarif Koto M.Si
5 months ago

Tangerang Selatan, 24 November 2020
No.          :   202/HUD/XI/2020
Lampiran  :  2 Berkas
Perihal    :   
Permohonan Audiensi guna memberikan masukan muatan RPP dan RPerpres – Sektor Industri Perumahan /Property pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
 
            Kepada Yth,
            Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI  
            di
            Jakarta

Dengan hormat,

           Teriring salam hormat dari kami, semoga Bapak selalu dalam kondisi sehat sentosa serta tetap dalam lindungan penuh berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, Amin YRA.       Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja walau ditengahi dengan berbagai polemik dan mandatory berupa Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja berupa RPP dan RPerpres.

Sehubungan surat kami sebelumnya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 31 Maret 2020 di Nomor 005/HUD/III/2020 tentang Masukan Terhadap RUU Cipta Kerja, berikut ini kami sampaikan masukan muatan RPP dan RPerpres – Sektor Industri Perumahan /Property pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (terlampir).  

           Mengenai waktu dan tempat serta tanpa mengurangi rasa hormat, kami mempersilahkan untuk ditentukan oleh Bapak dan selanjutnya dapat dikonfirmasi kepada staf kami, Herawati +62 877-7551-1134 atau Lita Ameilia +62 812-8054-8990 atau Tiar Pandapotan Purba +62 819-0624-7111.

           Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan waktu-nya kami ucapkan terima kasih.

 
HORMAT KAMI,

Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LP P3I)/

The Housing and Urban Development (HUD) Institute

Masa Bakti 2016-2021 

Ir. Zulfi Syarif Koto, M.Si (Ketua Umum)

Muhammad Joni, SH. MH (Sekretaris Umum)

Dr. Andrinof A Chaniago (Ketua Dewan Pembina)

Ir. Soelaiman Soemawinata, MM (Ketua Dewan Pengawas)

Instansi
The HUD Institute (The Housing and Urban Development Institute)
omnibuslaw
5 months ago

Yth. Bapak
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Akbar Noor falaq
Akbar Noor falaq
5 months ago

Mohon utk mengundurkan diri bisa mendapatkan pesangon dan penghargaan masa kerja, sama dengan PHK yg lain. Masak keluar baik baik dapatnya lebih kecil dibanding kalau buat masalah?

Instansi
Swasta
KPID DKI Jakarta
KPID DKI Jakarta
5 months ago

Jakarta, 24 Nopember 2020
No. /REK/KPID.DKI/2020
Lampiran : 1 Berkas

Kepada,Yth.
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
di Jakarta

Up: Usulan Rekomendasi Pelaksanaan Penyelenggaran Multiplexing

Dengan Hormat,

Kami langsung menyampaikan usulan terkait RPP di Bidang Penyiaran Pasal 78 berkenaan penyelenggaraan Multiplesing diharapkan dapat mewujudkan keberpihakan pada diversity off ownership dan menciptakan rasa keadilan bersama, serta tidak didominasisatu oleh lembaga penyiaran tertentu.

Untuk itu, KPID Jakarta mengusulkan agar Pasal 78 untuk dikaji mendalam, dan usulan KPID Jakarta terlampir dalam lampiran (Attach)

Demikian, usulanini disampaikan, atas perhatian, kami mengucapkan terima kasih

Hormat kami,

Drs.Kawiyan,M.I.Kom

Instansi
KPID DKI Jakarta
omnibuslaw
5 months ago

Yth. Bapak Kawiyan
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

ray
ray
5 months ago

TERLAMPIR:

USULAN TERHADAP PELAKU USAHA PERKEBUNAN YANG MEMILIKI STD-B PADA RPP PELAKSANAAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARAPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDAADMINISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN

Instansi
Pelaku Usaha Kebun
omnibuslaw
5 months ago
Reply to  ray

Yth. Bapak
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Sekretariat IAP
Sekretariat IAP
5 months ago

terlampir catatan dan masukan dari Ikatan Ahli Perencanaaan (IAP) mengenai RPP Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah.

Instansi
Ikatan Ahli Perencanaan
omnibuslaw
5 months ago

Yth. Bapak
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Eko Tamba
Eko Tamba
5 months ago

Selamat Sore Bapak/Ibu

Terlampir kami sampaikan usulan GAPKI terhadap RPP Pelaksanaan UUCK Sektor Pertanian; dan RPP Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.Terima kasih.

Instansi
GAPKI
omnibuslaw
5 months ago
Reply to  Eko Tamba

Yth. Bapak Eko Tamba
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Sekretariat IAP
Sekretariat IAP
5 months ago

terlampir catatan dan masukan dari Ikatan Ahli Perencanaaan (IAP) mengenai RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Instansi
Ikatan Ahli Perencanaan
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Perwakilan Instansi Ikatan Ahli Perencanaan
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Jeffrey Delmon
Jeffrey Delmon
5 months ago
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Jeffrey Delmon

Yth. Perwakilan Instansi World Bank
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

ray
ray
5 months ago

Pekanbaru , 2 Desember 2020
 
Kepada Yth. :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jakarta

 

Perihal : Usulan

Pertama-tama perkenankanlah , saya, yang juga mewakili para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit melalui surat ini menyampaikan usulan :

RPP PELAKSANAAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARAPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDAADMINISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN TERHADAP BEBERAPA PASAL 1 No.9, Pasal 1 No.10, Pasal 1 No.14,Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat 2 sebagaimana terlampir.

Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.

Salam Hormat,
 
 
Ray S

Instansi
Pelaku Usaha Kebun
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  ray

Yth. Bapak Ray
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

DR. Indra Gunawan, ST, ME
DR. Indra Gunawan, ST, ME
5 months ago

Jakarta, 20 Nopember 2020

 
 
No.                         : 352/LTR/ICR/IG/11/2020
Lampiran                 : Lampiran Usulan & Masukan (4 halaman)
Perihal                     : Usulan Masukan RPP Pos Telekomunikasi & Penyiaran
 
 
Kepada Yth. :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Posko Cipta Kerja)
Lt. 6. Kantor Pos Besar Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1
Jakarta Pusat
u.p. Yth          Bapak Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T
                       Menteri Koordinator Bidang Perekomian RI
 
 
Di tempat
 
Dengan hormat,
 
 

Kami adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang usaha penyedia Infrastruktur pasif telekomunikasi

 

Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diundangkan tersebut, kami menyambut baik hal tersebut dalam rangka meningkatkan kemudahan dalam berusaha & berinvestasi yang bertujuan mencapai perekononomian yang maju dan membawa kesejahteraan bagi  seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan adanya  Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran sebagai tindak lanjut amanah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kami mengajukan beberapa masukan terkait dengan bidang usaha kami yaitu Pasal yang mengatur tentang Infrastruktur Telekomunikasi (Pasal 18-24).

 

Berikut ini adalah usulan kami, terkait koreksi dan perubahan serta tambahan penjelasan pasal-pasal dalam RPP untuk dapat dipertimbangkan, yang perinciannya kami tuliskan dalam lampiran sebagai satu kesatuan bersama surat ini.

 

Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 
Hormat kami,
Untuk dan atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
 
 
 
 
 
DR. Indra Gunawan, ST, ME.
Direktur

Instansi
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak DR. Indra Gunawan, ST, ME.
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

ray
ray
5 months ago

Re-send

Pekanbaru , 2 Desember 2020
 
Kepada Yth. :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jakarta
 
Perihal : Usulan
Pertama-tama perkenankanlah , saya, yang juga mewakili para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit melalui surat ini menyampaikan usulan :
RPP PELAKSANAAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARAPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDAADMINISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN TERHADAP BEBERAPA PASAL 1 No.9, Pasal 1 No.10, Pasal 1 No.14,Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat 2 sebagaimana terlampir.

Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.
Salam Hormat,
 
 
Ray S

Instansi
Pelaku Usaha Kebun
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  ray

Yth. Bapak Ray
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 07 Desember 2020

Nomor : 361/B/REI/KU-SJ/XII/2020

Lampiran : Executive Summary

Perihal : USULAN DPP REI UNTUK RPP BANK TANAH 

Kepada Yth.

Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.

Menteri Koordinator Perekonomian RI

Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

Dengan Hormat,

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Bank Tanah, bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).

Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Bank Tanah.

Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih

Hormat kami

Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD

 Ketua Umum     Sekretaris Jenderal

Instansi
REALESTAT INDONESIA
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor          : 362/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran      : Executive Summary
Perihal          : USULAN DPP REI UNTUK RPP HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH
 
Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih
 
Hormat kami,

Paulus Totok Lusida                                       Amran Nukman HD
 Ketua Umum                                                   Sekretaris Jenderal

Instansi
REALESTAT INDONESIA
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor          : 363/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran      : Executive Summary
Perihal          : USULAN DPP REI UNTUK RAPERPRES BP3
 
Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya Rancangan Peraturan Presiden Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (Raperpres BP3) bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan Raperpres BP3
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih
 
Hormat kami,

Paulus Totok Lusida                                       Amran Nukman HD
 Ketua Umum                                                    Sekretaris Jenderal

Instansi
Realestat Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor           : 364/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran       : Executive Summary
Perihal           : USULAN DPP REI UNTUK RPP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih
 

Hormat kami,

Paulus Totok Lusida                                       Amran Nukman HD

 Ketua Umum                                                Sekretaris Jenderal

Instansi
Realestat Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor          : 365/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran      : Executive Summary
Perihal          : USULAN DPP REI UNTUK RPP PELAKSANAAN UU TENTANG CIPTA SEKTOR PUPR
 
 
Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja  Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja Sektor PUPR.
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih
 
Hormat kami,

Paulus Totok Lusida                                       Amran Nukman HD
 Ketua Umum                                                   Sekretaris Jenderal

 

Instansi
Realestat Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor          : 366/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran      : Executive Summary
Perihal          : USULAN DPP REI UNTUK RPP PELAKSANAAN UU CIPTA UNTUK KAWASAN EKONOMI KHUSUS
 
 
Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja Untuk Kawasan Ekonomi Khusus bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Untuk Kawasan Ekonomi Khusus.
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih
 
Hormat kami,

Instansi
Realestat Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor          : 367/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran      : Executive Summary
Perihal          : USULAN DPP REI UNTUK RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA PENERTIBAN KAWASAN DAN  TANAH TERLANTAR
 
 
Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Untuk  Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar  bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Untuk Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.
 
Hormat kami,

Paulus Totok Lusida                                       Amran Nukman HD
  Ketua Umum                                               Sekretaris Jenderal

Instansi
Realestat Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor          : 368/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran      : Executive Summary
Perihal          : USULAN DPP REI UNTUK RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA SEKTOR TATA RUANG

Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Tata Ruang bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Untuk Sektor Tata Ruang.
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.
 
Hormat kami,

Paulus Totok Lusida                                       Amran Nukman HD
 Ketua Umum                                                   Sekretaris Jenderal

Instansi
Realestat Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor            : 369/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran       : Executive Summary
Perihal           : USULAN DPP REI UNTUK RPP PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 
 
Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.
 
Hormat kami,

Paulus Totok Lusida                                       Amran Nukman HD
 Ketua Umum                                                    Sekretaris Jenderal

Instansi
Realestat Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Adhamaski Pangeran
Adhamaski Pangeran
5 months ago

Jakarta, 7 Desember 2020
 
Nomor           : 370/B/REI/KU-SJ/XII/2020
Lampiran       : Executive Summary
Perihal           : USULAN DPP REI UNTUK RPP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
 
 
Kepada Yth.
Bapak Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.
Menteri Koordinator Perekonomian RI
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng 2-4, Jakarta 10710

 
Dengan Hormat,
 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga Bapak Menko Perekonomian senantiasa sehat wal’afiat dalam menjalankan tugas bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
 
Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersama ini kami sampaikan usulan dari Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI).
 
Bersama ini kami sampaikan executive summary, daftar inventaris masalah, dan draft usulan RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan Bapak dalam penyusunan RPP ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.
 
Hormat kami,

Paulus Totok Lusida                                       Amran Nukman HD
 Ketua Umum                                                   Sekretaris Jenderal

Instansi
Realestat Indonesia
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Paulus Totok Lusida Amran Nukman HD
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Sutri
Sutri
4 months ago

Disampaikan untuk menjadi bahan masukan dalam Penyusunan RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Bidang Kehutanan, yaitu atas muatan pasal 15 A dan kaitannya dengan istilah pada Pasal 1. (Terlampir)

Terima kasih.

Instansi
KLHK
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Sutri

Yth. Bapak/Ibu
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

H. Wawan R. Misbach
H. Wawan R. Misbach
4 months ago

Kepada Yth. :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat
 
Perihal : USULAN BERKAITAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI TURUNAN DARI UU CIPTA KERJA
 
 
Dengan Hormat,
 
Pertama-tama perkenankanlah kami, Anggota dan Pengurus Forum Komuniklasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umroh dan Haji (FKS PATUH) Jawa Barat sebagai Asosiasi yang Anggotanya berkiprah pada Travel Pelayanan Haji & Umroh
 
Sehubungan dengan RPP dan RPerpres Pelaksana UU Cipta Kerja, bersama ini kami sampaikan usulan  FKS PATUH Jawa Barat (terlampir)
 
 
 
Hormat Kami,

 

FORUM KOMUNIKASI DAN SILATURAHMI

PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH

(FKS PATUH) JAWA BARAT

Ketua,                                                                                                Sekretaris,

H. Wawan R. Misbach                                                                       H. Rachmat Wildan

Instansi
Ketua Pengurus FKS PATUH JABAR
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak H. Wawan R. Misbach
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Tonny H Gultom
Tonny H Gultom
4 months ago

Kepada Yth.
POSKO CITA KERJA,
KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG PREKONOMIAN
Lantai 6 Kantor Pos Besar, Jalan Lapangan Banteng Utara No.1
Jakarta Pusat,
 
Dengan Hormat,
 

Kami Forum Komunikasi Pengelola Lingkungan Pertambangan Indonesia (FKPLPI)adalah wadah berbadan hukum untuk komunikasi praktisi pengelola lingkungan di perusahaan pertambangan di Indonesia. Forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi dan penyebaran informasi praktik terbaik pengelolaan lingkungan pertambangan, serta berperan menjadi media komunikasi antara perusahaan pertambangan dan instansi pemerintah yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Forum ini beranggotakan lebih dari 300 anggota yang tersebar di seluruh pertambangan di Indonesia.

 

Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana telah diamanatkan proses penyusunan peraturan turunannya, bersama ini kami sampaikan bahwa FKPLPI telah melakukan pertemuan yang membahas Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Draft 14 tertanggal 17 November 2020) telah dibahas bersama anggota FKPLPI pada tanggal 18 Desember 2020.

 

Berdasarkan RPP tersebut kami FKPLPI dengan ini memberikan masukan dari sudut pandang sektor pertambangan dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini penting kami sampaikan mengingat pertambangan sering menjadi sorotan publik, seperti misalnya sifat pengelolaan pertambangan dengan membuka lahan saat operasi sering dianggap tidak ramah lingkungan.

 

Disamping itu, sisa hasil pengelolaan tambang (smelter) sudah dianggap sebagai Limbah B3 sumber spesifik khusus (mengacu PP 101/2014). Hal ini menjadi penghambat dalam ber investasi di bidang pertambangan, khususnya dengan adanya hilirisasi pertambangan yang memerlukan investasi besar yang sekiranya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mendukungnya.

 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami dari FKPLPI mengharapkan masukan kami dapat diterima dengan tujuan pengelolaan lingkungan yang baik namun tidak mengganggu pembangunan masyarakat Indonesia (PMI) khususnya di lingkar tambang yang umumnya jauh dari pusat-pusat perekonomian.

 

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dipenuhinya usulan kami. Atas kesediaan Posko Cipta Kerja untuk melanjutkan usulan kami kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat Kami,

 

 

 

 

 

Tonny H Gultom

Ketua FKPLPI

 

Instansi
FKPLPI (Forum Komunikasi Pengelola Lingkungan Pertambangan Indonesia)
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Tonny H Gultom

Yth. Bapak Tonny H Gultom
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Arnold Mamesah
Arnold Mamesah
4 months ago

Disampaikan masukan untuk RPP Sektor Energi sebagai turunan dari UU Cipta Kerja – jika diperlukan tambahan penjelasan dapat hubungi saya via email atau ponsel (0818185508)

Instansi
Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Arnold Mamesah

Yth. Bapak Arnold Mamesah
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Arnold Mamesah
Arnold Mamesah
4 months ago

Disampaikan masukan untuk RPP Sektor Pertanian sebagai turunan dari UU Cipta Kerja – jika diperlukan tambahan penjelasan dapat hubungi saya via email atau ponsel (0818185508)

Instansi
Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Arnold Mamesah

Yth. Bapak Arnold Mamesah
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Rudi Irwandy
Rudi Irwandy
4 months ago

Kepada : Yth. MENKO PEREKONOMIAN,
di Jakarta

Dengan hormat
Salam Sehat dari saya di kalimantan Tengah.

Selalu pelaku jasa konstruksi meminta didalam rpp cipta kerja mengenai jasa kontruksi :

  1. BIG DATA Sinkronisasi Data Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi di satuan kerja LPJK,PUPR,KEMENDAGRI, DUKCAPIL, DIRJEN PAJAK, SIMPAN,LKPP,LPSE, paling lambat akhir 2021 harus diselesaikan dan diikuti oleh seluruh stakeholder sampai kedaerah menuju proses pengadaan jakons yang efektif hemat biaya akuntable, dan transparan agar dpt ditekan kecurangan /moral hazard oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta proses pelelangan secara elektronik tentunya diikuti juga dengan pembuktian kuallifikasi yang elektronik tidak merepotkan dan LPSE/Pokja daerah yang tidak mengada mengada membuat aturan atau membuat pelaku jakons harus hadir kesuatu daerah diluar kota disaat pandemi seperti ini tentunya biaya cost tinggi. ..dan berisiko terhadap penyebaran covid 19 dimanan pelaku jasa belum tentu menang sdh mengelurkan biaya dstnya.
  2. Agar PP 25 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Keinsinyuran tahun 2014 dengan PP 22 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan UU 2 2017 mengenai Jasa Konstruksi dapat terintegrasi dengan baik dan dimplemtasikan selambatnya akhir tahun 2021. Semua tenaga ahli yang bekerja dijakons wajib memiliki Sertifikat Kompetensi SKA/SKT dan STRI guna meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas serta regulasi percepatan sertifikasi dan subsidi bagi para tenaga ahli tersebut..
  3. Untuk percepatan pembangunan kebangkitan ekonomi dimana sektor Jakons menurut data Gugus Covid pekerja kontruksi paling sedikit terdampak/terpapar virus COVID 19 ini berrati sudah mulai dilakukan dengan ketat dan disiplin oleh pelaku jakons karena ketatnya Sistem Manajemen Kelamatan Kerja + K4 didalam menjalankan prokes yang ditetapkan akan tetapi sektor usaha kecil jakons banyak yang gulung tikar akibat banyak refocuing didaerah , apakah ada regulasi khusus didalam PP cipta kerja nantinya menggerakan pelaku kualifikasi usaha kecil dibidang jakons.?

Tks. Mudah mudahan bermanfaat., Salam Sehat. Semoga Pandemi Covid segera berakhir…Amiin , Amiin YRA…

Hormat Saya

Rudi Irwandy

Instansi
individu
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Rudi Irwandy

Yth. Bapak Rudi Irwandy
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Padillah,S.Sos
Padillah,S.Sos
4 months ago

Kepada Yth. :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat
u.p. Yth          Bapak Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T
                       Menteri Koordinator Bidang Perekomian RI
 
Dengan Hormat,

Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia.

Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan :

  1. Peraturan Pemerintah tentang bagaimana perhitungan uang kompensasi terhadap karyawan PKWT yang habis masa berlakunya (kontrak tidak diperpanjang)?
  2. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan PKWT,yang tidak menyebutkan lamanya atau batas waktu PKWT ?

Demikian kiranya pertanyaan saya untuk 2 hal diatas. Mohon untuk penjelasannya.

Hormat Saya,

Padillah,S.Sos
HRD Manager

Instansi
PT. SOLID BETON INDONESIA
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Padillah,S.Sos

Yth. Bapak Padillah,S.Sos
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Kasron sinaga
Kasron sinaga
4 months ago

Apakah sangsi yg diberikan uu cipta kerja kepada PT atau CV yg tidak membayar gaji buruh kasar contohnya kuli bangunan

Instansi
Sum-ut
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Kasron sinaga

Yth. Bapak Kasron sinaga
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Vallery Budianto
Vallery Budianto
4 months ago

RPP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 11
Saya memberikan masukan berkaitan dengan pasal 11 ayat (4) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan dinotifikasi oleh Unit PTSP

Saya memberikan masukan agar melihat kembali UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Didalam pembagian urusan pemerintahan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung termasuk dalam urusan pemerintahan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 58
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Rencana Tata Ruang

Masukan saya berkaitan dengan pasal 58 ini apa tidak sebaiknya
(1) dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang.
(2) Perda rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teridir dari RTRW Provinsi, Kab/Kota;
(3) Perkada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RDTR

Karena bila melihat pasal 58 yang ada dalam RPP ini tidak kontektual dengan judul RPPnya,mekanisme perda dan perkada diatur dalam peraturan tersendiri contoh pada saat ini Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH  atau dimuat dalam RPP penyelenggaraan penataan ruang.

Instansi
Pemerintah Kota Palangka Raya
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Vallery Budianto
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Landyok
Landyok
4 months ago

Usia Pensiun

Dari berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah,tidak ada satupun yang menentukan berapa usia pensiun bagi tenaga kerja di Indonesia, yang ada adalah kapan pembayaran Tunjangan Pensiun keluar, sehingga akibatnya setiap badan usaha menentukan sendiri usia pensiun tanpa kajian yang mendalam mengenai Harapan Hidup dan Usia Produktif manusia Indonesia, serta berpotensi terjadi gap antara usia pensiun dengan pembayaran Tunjangan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Saya usulkan ditetapkannya Usia Pensiun oleh pemerintah, dengan memperhatikan harapan hidup, usia produktif, definisi manusia lanjut usia di Indonesia yang menjadi tanggungan negara, serta jatuh tempo pembayaran Tunjangan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Hal ini penting agar tenaga kerja Indonesia dapat menyiapkan diri sejak dini kapan ia produktif dan kapan ia dapat menikmati hari tuanya dengan sejahtera.

Salam.

Instansi
Pekerja Swasta
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Landyok

Yth. Perwakilan Instansi Pekerja Swasta
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Vallery Budianto
Vallery Budianto
4 months ago

RPP
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Masukan saya perlu dilakukan sinkronisasi pada

Pasal 43
Jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi:
a. retribusi izin mendirikan bangunan;

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan pada Pasal 6 Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung.

sebelumnya pada ayat ini Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.

namun pada pasal 11 RPP ini Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi

sehingga perlu sinkronisasi terhadap perubahan istilah Persetujuan Bangunan Gedung dengan Izin Mendirikan Bangunan. hal ini sangat mendasar mengingat terdapat kaitan dengan pelaksanaan retribusi di daerah.

Instansi
Pemerintah Kota Palangka Raya
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak Vallery Budianto
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan dijaga keselamatannya.
Terkait masukan atau rekomendasi yang telah diberikan, akan kami salurkan kepada PIC terkait.
Terimakasih
Admin Web UU CK

Santoso
Santoso
4 months ago

Yth. Bapak/Ibu

Berikut adalah komentar terkait dengan RPP Tanah Telantar.

  1. Jangka waktu untuk penetapan tanah telantar sejak pemberian hak menjadi lebih singkat (sebelumnya ditentukan 3 tahun tetapi dalam RPP menjadi 2 tahun). Jangka waktu pemberian antara surat peringatan 1, 2 dan 3 juga diatur masih terlalu singkat.
  2. Dalam penetapan suatu tanah telantar, alasan suatu tanah tidak diusahakan oleh pemegang hak juga perlu pertimbangan, dan bukan semata-mata hanya dengan lewatnya jangka waktu saja. Ada kalanya pemilik tanah baru mengetahui bahwa suatu area tanah tidak bisa diusahakan seperti yang direncanakan karena kondisi fisik lapangan yang baru diketahui belakangan setelah terbitnya hak atas tanah.
  3. Penetapan tanah telantar hanya terbatas pada tanah yang benar-benar tidak diusahakan saja, bukan atas keseluruhan bagian hak atas tanah yang diberikan. Bagaimana dampaknya terhadap perizinan-perizinan berusaha lainnya yang dimiliki oleh suatu pihak akibat perubahan luasan hak atas tanah yang dimiliki?

Terima kasih

Instansi
Swasta
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Santoso

Yth. Bapak Santoso
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam mengahdapi segala cobaan.
Terkait masukan, rekomendasi atau pertanyaan yang telah diberikan dalam (RPP/RPerpres), masukan Bapak/Ibu akan kami salurkan kepada PIC RPP/RPerpres terkait agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan rapat selanjutnya.
Terimakasih atas perhatian Bapak/Ibu
Admin Web UU CK

Welly
Welly
4 months ago

Melalui ini saya hendak menyampaikan masukan untuk RPP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan, yaitu sebagai berikut:
 
1.   Untuk denda administratif yang diberikan hendaknya dapat ditinjau kembali untuk jumlah besaran persentase denda dikarenakan apabila mengacu kepada besaran denda yang ada sekarang jumlahnya sangat besar atau setidak-tidaknya dapat diberikan presentase dendanya sesuai dengan beberapa perizinan yang telah dimiliki oleh pelaku usaha (baik perorangan maupun perusahaan) yang telah melakukan kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan;
 
2.   Untuk ketentuan peralihan pada Pasal 55 hendaknya dapat dihapuskan atau setidak-tidaknya dapat diubah menjadi “…yang pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih dalam proses penyidikan, agar proses penyidikan dihentikan.” Hal tersebut mengingat semangat dari UU Cipta Kerja sendiri adalah memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha (baik perorangan maupun perusahaan) yang sudah terlanjur melakukan kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan dikarenakan oleh berbagai faktor yang ada, salah satunya yaitu ketidaktahuan dari batas-batas hutan yang ada pada saat ini.
 
Besar harapan kami dari masyarakat agar masukan tersebut dapat diterima dan dituangkan di dalam RPP yang sedang dibahas saat ini.
 
Demikian masukan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, saya mengucapkan terima kasih.
 
Hormat saya,
Welly

Instansi
Perusahaan Swasta
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Welly

Yth. Bapak/Ibu
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam mengahdapi segala cobaan.
Terkait masukan, rekomendasi atau pertanyaan yang telah diberikan dalam (RPP/RPerpres), masukan Bapak/Ibu akan kami salurkan kepada PIC RPP/RPerpres terkait agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan rapat selanjutnya.
Terimakasih atas perhatian Bapak/Ibu
Admin Web UU CK

Welly
Welly
4 months ago

Melalui ini saya hendak menyampaikan masukan untuk RPP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif atas Kegiatan Usaha yang telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan, yaitu sebagai berikut:
 
1.   Untuk denda administratif yang diberikan hendaknya dapat ditinjau kembali untuk jumlah besaran persentase denda dikarenakan apabila mengacu kepada besaran denda yang ada sekarang jumlahnya sangat besar atau setidak-tidaknya dapat diberikan presentase dendanya sesuai dengan beberapa perizinan yang telah dimiliki oleh pelaku usaha (baik perorangan atau perusahaan) yang melakukan kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan;
 
2.   Untuk ketentuan peralihan pada Pasal 55 hendaknya dapat dihapuskan atau setidak-tidaknya dapat diubah menjadi “…yang pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih dalam proses penyidikan, agar proses penyidikan dihentikan.” Hal tersebut mengingat semangat dari UU Cipta Kerja sendiri adalah memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha (baik perorangan atau perusahaan) yang sudah terlanjur melakukan kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan dikarenakan oleh berbagai faktor yang ada, salah satunya yaitu ketidaktahuan dari batas-batas hutan yang ada saat ini.
 
Besar harapan kami dari masyarakat agar masukan tersebut dapat diterima dan dituangkan di dalam RPP yang sedang dibahas saat ini.
 
Demikian masukan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
 
Hormat saya,
Welly

Instansi
Perusahaan Swasta
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Welly

Yth. Bapak/Ibu
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam mengahdapi segala cobaan.
Terkait masukan, rekomendasi atau pertanyaan yang telah diberikan dalam (RPP/RPerpres), masukan Bapak/Ibu akan kami salurkan kepada PIC RPP/RPerpres terkait agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan rapat selanjutnya.
Terimakasih atas perhatian Bapak/Ibu
Admin Web UU CK

Santoso
Santoso
4 months ago

Kepada Yth. Bapak/Ibu,
 
Dengan ini saya bermaksud untuk menyampaikan komentar dan masu terkait dengan RPP Tanah Telantar, sebagai berikut:

  1. Jangka waktu untuk penetapan tanah telantar sejak pemberian hak menjadi lebih singkat (sebelumnya ditentukan 3 tahun tetapi dalam RPP menjadi 2 tahun). Jangka waktu pemberian antara surat peringatan 1, 2 dan 3 juga diatur masih terlalu singkat.
  2. Dalam penetapan suatu tanah telantar, alasan suatu tanah tidak diusahakan oleh pemegang hak juga perlu pertimbangan, dan bukan semata-mata hanya dengan lewatnya jangka waktu saja. Ada kalanya pemilik tanah baru mengetahui bahwa suatu area tanah tidak bisa diusahakan seperti yang direncanakan karena kondisi fisik lapangan yang baru diketahui belakangan setelah terbitnya hak atas tanah.
  3. Penetapan tanah telantar hanya terbatas pada tanah yang benar-benar tidak diusahakan saja, bukan atas keseluruhan bagian hak atas tanah yang diberikan. Bagaimana dampaknya terhadap perizinan-perizinan berusaha lainnya yang dimiliki oleh suatu pihak akibat perubahan luasan hak atas tanah yang dimiliki? Kiranya hal ini juga bisa diakomodasi dalam draft RPP.

 
Terima kasih atas perhatiannya.

Salam

Instansi
s
omnibuslaw
4 months ago
Reply to  Santoso

Yth. Bapak/Ibu
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam mengahdapi segala cobaan.
Terkait masukan, rekomendasi atau pertanyaan yang telah diberikan dalam (RPP/RPerpres), masukan Bapak/Ibu akan kami salurkan kepada PIC RPP/RPerpres terkait agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan rapat selanjutnya.
Terimakasih atas perhatian Bapak/Ibu
Admin Web UU CK

Agus Arif Rakhman, M.M.
Agus Arif Rakhman, M.M.
4 months ago

Izin penyampaian masukan terkait pasal 19 ayat 2 yang menghapus tender cepat dari penyebutan merek, hal ini sangat disayangkan karena tender cepat merupakan salah satu metode pemilihan paling “value for money” dimana kontrol kualitas barang ada pada pembeli, sedangkan penyedia tinggal berkompetisi di dalam jaringan rantai pasok barang yang dibutuhkan tersebut.

Menghilangkan penyebutan merek juga ada lebih rentan pembantingan harga karena angka-angka pada spesifikasi tidak menjamin kualitas suatu barang, yang menjamin kualitas suatu barang adalah pemilihan merek-merek yang dibutuhkan, sepanjang pemilihan merek dapat dipenuhi oleh lebih dari 1 penyedia, maka tidak menghilangkan prinsip-prinsip pengadaan

Mohon dapat dipertimbangkan

Instansi
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
omnibuslaw
4 months ago

Yth. Bapak/Ibu
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam mengahdapi segala cobaan.
Terkait masukan, rekomendasi atau pertanyaan yang telah diberikan dalam (RPP/RPerpres), masukan Bapak/Ibu akan kami salurkan kepada PIC RPP/RPerpres terkait agar menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan rapat selanjutnya.
Terimakasih atas perhatian Bapak/Ibu
Admin Web UU CK

113
0
Kirim Penyampaian Masukanx
()
x